Hal tersebut dia sampaikan saat talkshow di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). http://joinpkv.com/
Pada kesempatan itu, dirinya juga mengungkapkan godaan korupsi yang ada di Kementerian Keuangan. Selain itu dirinya juga menyindir pejabat yang gajinya besar tapi tetap korupsi.
"Harapannya ke KPK, kalau kita bicara pencegahan ya KPK seperti itu, kalau KPK tidak dianggap sebagai ancaman. Tapi KPK sudah dianggap sebagai institusi yang ikut menjaga, maka anda mungkin memenangkan hampir 95 peperangan itu," kata dia. http://joinpkv.com/
Sri Mulyani menjelaskan bahwa mungkin sebenarnya 97,5% ASN atau PNS adalah orang baik yang tidak berniat untuk korupsi. Oleh karenanya harus ada kepercayaan yang terbentuk antara ASN dan KPK.
"Dan kalau ASN merasa (KPK) ini adalah partnernya maka akan terjadi trust karena di dalam masyarakat atau bangsa kalau ada trust itu ekonominya akan maju luar biasa," terangnya.
Sebaliknya, jika tidak ada kepercayaan itu dan justru sistem yang dibangun memunculkan kecurigaan malah akan menciptakan ketidakpastian.
"Jadi menurut saya tugas paling berat dari KPK memindahkan mindset itu, menciptakan society yang base on trust. Kalau didominasi ketakutan, kekhawatiran apalagi sampai merasa ini adalah ancaman maka seluruh sistem akan ikuti tone seperti itu. Dan itu very high cost, sangat tidak pasti, dan itu pasti dari sisi ekonomi menjadi beban yang luar biasa" tambahnya.
Banyak godaan jadi PNS di Kemenkeu?
Dia menjelaskan bahwa di instansi pemerintah yang menjadi bendahara negara itu tiap detik ada godaan terkait korupsi.
"Saya selalu katakan kalau di Kementerian Keuangan karena tiap hari kerjanya ngurus uang negara, godaan itu ya setiap detik ada," kata dia Senin (9/12/2019).
Untuk itu, dirinya sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan perlu waspada terhadap potensi korupsi.
"Oleh karena itu kami selalu waspada karena kami dihadapkan pada situasi yang tiap hari memang bisa memberikan godaan. Kalau yang dipegang itu kewenangan yang bisa memberikan value yang besar maka orang-orang tersebut harus dijaga bukan diawasi, bukan dicurangi, dijaga," lanjutnya.
Misalnya saja di Direktorat Jenderal Pajak yang mengurusi pemeriksaan wajib pajak. Mereka berhadapan dengan wajib pajak yang diperiksa, di mana potensi penerimaan pajaknya bisa mencapai miliaran rupiah.
"Maka kita membuat fokus di Kemenkeu direformasi duluan, itu 2005-2006 fokusnya adalah untuk area Kemenkeu yang generate penerimaan, makanya Bea Cukai dan Pajak dua instansi yang jadi fokus meskipun kami tidak mungkin lakukan hanya dua instansi itu tapi akhirnya kita reformasi secara keseluruhan," tambahnya.
Dia menyindir pejabat atau PNS/ASN bergaji besar tapi tetap melakukan korupsi. Menurutnya perbuatan tersebut karena masalah ketamakan, bukan disebabkan gajinya kurang.
"Mau digaji berapa pun ya kalau digoda dengan miliaran atau triliun nggak akan ada yang namanya menteri gajinya miliar, nggak ada. Jadi kalau ngomong tentang masalah cukup atau nggak cukup itu masalah tamak atau tidak tamak saja," kata dia Senin (9/12/2019).
Pemerintah pun berupaya memberikan gaji yang layak untuk para pejabat agar tidak punya alasan untuk korupsi.
"Pertama kalau bicara pencegahan kita harus hilangkan faktor awal yang selalu bisa dijadikan alasan untuk korupsi," lanjut Sri Mulyani.
"Kalau kita anggap ada semacam ketidakseimbangan, di mana orang yang menempati jabatan strategis dan kalau di luar dia bisa ditawari gaji sangat besar, namun di dalam kementerian atau di dalam ASN dapat gaji yang sangat rendah maka itu kita sebetulnya mendzolimi karena memberikan godaan terus menerus," jelasnya.
Namun Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa bukan berarti ASN harus digaji setinggi-tingginya. Tapi paling tidak gapnya dikurangi.
Jika anda tertarik, silahkan kunjungi situs resmi kami di http://joinpkv.com/
إرسال تعليق