Jakarta - Puluhan karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang tergabung dalam Ikatan Awak Kabin Garuda (Ikagi) mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat kemarin (9/12/2019). Kedatangan mereka untuk menyampaikan kondisi perusahaan terutama saat dipimpin oleh Ari Askhara.
Ari sendiri baru saja dicopot dari jabatan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia karena terjerat skandal Harley Davidson. http://joinpkv.com/
Sekjen Ikagi Jacqueline Tuwanakotta mengatakan, kebijakan Ari saat menjadi Direktur Utama merugikan karyawan. Sebutnya, kebijakan itu seperti mutasi hingga larangan ikut terbang (grounded).
"Mereka takut, terancam, melakukan kesalahan sedikit langsung dipindahkan ke Papua, awak kabin yang harusnya pembinaan di-grounded, grounded itu nggak boleh terbang," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.
Bukan hanya itu, kebijakan lain salah satunya adalah jam terbang yang melewati batas. Sebutnya, salah satunya ialah pramugari terbang pulang-pergi (PP) ke luar negeri. http://joinpkv.com/
Ada pramugari dipaksa terbang 18 Jam PP Jakarta-Melbourne.
Pengalaman terbang PP ke luar negeri salah satunya dirasakan Hersanti, pramugari yang telah mengabdi di Garuda lebih dari 30 tahun. Seharusnya, kata dia, pramugari mendapat waktu istirahat untuk penerbangan jauh.
Sebagai contoh, ia belum lama terbang PP Jakarta-Melbourne-Jakarta. Penerbangan itu ia tempuh selama 18 jam tanpa istirahat.
"Saya yang mengalami penerbangan, PP baru kemarin saya dari Melbourne PP, rasanya badan melayang. Ini baru aja mendarat kemarin dan saya menyempatkan ke mari untuk memberitahu badan saya rasanya nggak enak banget," katanya.
Dia mengaku, kondisi badannya tidak fit. Sebab, ia menempuh perjalanan selama 18 jam tanpa istirahat.
"Saya ke sini agak meriang juga 18 jam harus bekerja, harus buka mata," tambahnya.
Sebagai pramugari pihaknya juga ingin diberlakukan sebagai manusia pada umumnya. Ia juga butuh waktu istirahat di sela jam kerjanya yang panjang. Dia berharap, Kementerian BUMN mau mendengarkan aspirasi dari para pekerja.
"Kami berkumpul di sini harusnya saya libur kita berjuang untuk menyuarakan suara teman-teman banyak yang takut datang," ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Sekjen Ikagi, Jacqueline Tuwanakotta menjelaskan, kebijakan pramugari harus terbang PP luar negeri membuat di antaranya harus diopname.
"Itu adalah peraturan yang dibuat direksi, jadwal terbang awak kabin diubah yang tadinya multi base tiba-tiba menjadi one day, contohnya schedule Jakarta-Sydney-Jakarta harusnya 3 atau 4 hari menjadi PP. Itu membuat dampak tidak bagus awak kabin karena sudah hampir 8 orang awak kabin yang diopname," katanya.
Katanya ada juga yang kena mutasi tanpa kejelasan?
Jika anda tertarik, silahkan kunjungi situs resmi kami di http://joinpkv.com/
Posting Komentar