Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih memutar
otak untuk menemukan skema yang tepat dalam menambah anggaran Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP). Anggaran subsidi bunga ini
dimanfaatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata mengatakan Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran FLPP sebesar Rp 2 triliun.
"Ini sedang kita carikan jalan bagaimana kita bisa tambah," kata Isa di kantor DJKN, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Isa mengatakan tambahan anggaran FLPP tidak bisa begitu saja dilakukan
dari uang negara. Pasalnya, jika dipenuhi melalui uang negara, maka
risikonya Pemerintah harus melakukan APBN-Perubahan.
"Jadi
tentunya tidak bisa menambah seenak-enaknya, perlu ada APBN-P, kalau
melihat waktu saya tidak yakin melakukan APBN-P dengan segera," ujar
dia.
Isa menceritakan tambahan anggaran FLPP yang sebesar Rp 2 triliun
bisa dipenuhi oleh PT SMF sebesar Rp 500 miliar, sehingga sisanya
sebesar Rp 1,5 triliun harus dicarikan jalan agar bisa dipenuhi.
Apalagi,
dikatakan Isa bahwa pihak pengembang telah meminta kepada pemerintah
agar segera memenuhi tambahan anggaran FLPP guna bisa membangun rumah
hingga akhir tahun 2019.
Adapun anggaran tambahan mencapai Rp 2 triliun yang bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun 2019 ini untuk 20.000 unit rumah.
"Jadi harus ada jalan keluarnya," ungkap dia.
Silahkan Klik -> http://dapatkiu.me/

إرسال تعليق